JAKARTA, AKCAYA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan pertanyaan besar mengenai motif di balik pemantauan komunikasi sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha.
Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. LSP disinyalir kuat merupakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Sasaran pemantauan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Namun, hingga kini penyidik belum mengungkap motif maupun pihak yang memerintahkan aktivitas tersebut. Di tengah belum terangnya perkara ini, sejumlah spekulasi berkembang di ruang publik. Setidaknya terdapat tiga dugaan kepentingan yang mulai dikaitkan dengan kasus penyadapan tersebut.
1. Dugaan Kepentingan Politik Geng Solo
Salah satu spekulasi yang berkembang adalah dugaan keterkaitan penyadapan dengan kepentingan politik kelompok yang kerap disebut Geng Solo.
Spekulasi ini muncul di tengah dinamika politik nasional dan dugaan adanya kepentingan untuk memperoleh informasi komunikasi dari lingkungan kekuasaan Presiden Prabowo.
Tidak disebutkannya nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam daftar sasaran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut memunculkan pertanyaan.
Yusril mengaku belum mengetahui secara pasti apakah Gibran termasuk pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
Di sisi lain, kedekatan Listyo Sigit dengan mantan Presiden Joko Widodo juga menjadi salah satu latar belakang munculnya spekulasi tersebut. Hubungan keduanya telah terjalin sejak Listyo dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian pada era pemerintahan Jokowi.
Kondisi ini kemudian dikaitkan dengan dinamika politik yang melibatkan Gibran, termasuk polemik mengenai keabsahan ijazah SMA dan dokumen kelulusannya.
Meski demikian, belum ada bukti yang menunjukkan penyadapan dilakukan untuk melindungi kepentingan politik kelompok tertentu. Dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui proses penyidikan.
2. Dugaan Kepentingan Asing
Kemungkinan kedua berkaitan dengan kepentingan asing dan dinamika geopolitik di kawasan, khususnya hubungan Indonesia dengan Singapura.
Ketegangan dalam hubungan kedua negara belakangan turut menjadi bahan perbincangan setelah muncul sejumlah isu terkait kepentingan ekonomi dan investasi.
Reuters dalam laporannya pada 30 Oktober 2026 menyoroti meningkatnya retorika nasionalisme pemerintah Indonesia terhadap negara-negara tetangga, termasuk Singapura, di tengah tekanan politik dan ekonomi domestik.
Laporan tersebut juga menyinggung tuduhan mengenai dugaan keterlibatan lembaga investasi Singapura dalam tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. Namun, tuduhan itu belum didukung bukti dan telah dibantah pihak terkait.
Di dalam negeri, isu dugaan makar dan penggalangan massa demonstrasi juga berkembang di tengah situasi politik yang memanas. Presiden Prabowo dalam sejumlah pidatonya bahkan kerap mengingatkan bahaya campur tangan asing terhadap kepentingan nasional.
Pernyataan seperti “Hai antek-antek asing” menjadi salah satu bentuk kritik keras Prabowo terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu kedaulatan Indonesia.
Situasi tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya kepentingan asing di balik aktivitas penyadapan.
Namun, hingga kini belum ada bukti yang menghubungkan kasus tersebut dengan kepentingan negara lain. Begitu pula dugaan bahwa aksi demonstrasi digerakkan oleh pihak asing masih memerlukan pembuktian.
3. Dugaan Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Aset Perusahaan
Dugaan ketiga mengarah pada kemungkinan adanya kepentingan ekonomi, khususnya perlindungan bisnis dan aset perusahaan.
Dalam konferensi pers, Asep Safrudin menyebut kalangan pengusaha sebagai salah satu kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Yusril Ihza Mahendra juga mengungkapkan adanya pengusaha dalam daftar pihak yang komunikasinya diduga dipantau.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan akses komunikasi untuk memperoleh informasi bisnis, mengamankan kepentingan tertentu, atau memantau pihak-pihak yang dianggap mengganggu kepentingan perusahaan.
Isu ini juga menarik dikaitkan dengan pernyataan analis politik Selamet Ginting mengenai sulitnya pemberantasan mafia lahan dan tanah oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dalam sebuah tayangan podcast yang diakses AFU.ID, Ginting menyinggung dugaan keterlibatan oknum kepolisian yang membekingi praktik mafia lahan. Menurutnya, keberadaan pihak-pihak yang memberikan perlindungan menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat upaya pemberantasan praktik tersebut.
Jika dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah pengusaha, muncul pertanyaan apakah informasi komunikasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan bisnis tertentu atau memantau pihak-pihak yang berkaitan dengan aset perusahaan.
Namun, sejauh ini belum terdapat bukti konkret yang menghubungkan dugaan penyadapan dengan praktik perlindungan mafia lahan maupun kepentingan bisnis tertentu.
Menunggu Motif Sebenarnya Terungkap
Tiga kemungkinan tersebut memperlihatkan luasnya spektrum dugaan kepentingan di balik kasus penyadapan ilegal. Mulai dari dinamika politik, persaingan geopolitik, hingga kemungkinan perlindungan kepentingan ekonomi.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut harus ditempatkan sebagai hipotesis, bukan kesimpulan hukum. Penyidik masih memiliki pekerjaan penting untuk mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan, apa tujuan sebenarnya, serta bagaimana informasi yang diperoleh digunakan.
Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur penyadapan. Jika terbukti dilakukan tanpa dasar hukum, praktik tersebut juga menyangkut perlindungan privasi, keamanan komunikasi, dan penyalahgunaan kewenangan aparat negara.
Pada akhirnya, motif sebenarnya hanya dapat dipastikan melalui bukti dan hasil penyidikan yang transparan. Publik berhak mengetahui siapa yang berada di balik praktik tersebut dan kepentingan apa yang sesungguhnya ingin dicapai.
Dikutip dari AFU.ID, dengan penyuntingan untuk kepentingan publikasi. (elp)
