PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menaikkan belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2026 menjadi Rp6,21 triliun.
Penambahan anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah dampaknya terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat.
Rancangan perubahan APBD itu disampaikan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, belanja daerah meningkat dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun.
Pemerintah provinsi juga menyesuaikan penerimaan pembiayaan dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar.
Penerimaan itu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ria Norsan mengatakan perubahan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi yang berkembang di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan karhutla.
“Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah,” kata Norsan.
Menurut dia, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Upaya pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, aparat, dunia usaha, relawan, dan masyarakat.
“Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain penanganan karhutla, perubahan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan kesinambungan program pembangunan yang berjalan.
Norsan mengatakan pemerintah provinsi akan menggunakan ruang fiskal yang tersedia untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, termasuk menghadapi kondisi darurat akibat bencana lingkungan.
Rincian program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Perubahan 2026 selanjutnya dibahas bersama DPRD Kalbar. Pembahasan tersebut mencakup penyesuaian program, kegiatan, serta alokasi anggaran hingga akhir tahun.
Dengan perubahan tersebut, total pendapatan daerah Kalbar dirancang mencapai Rp5,76 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,21 triliun. (elp)
