PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan TSBLP/CSR Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/7/2026).
Menurut Harisson, forum tersebut menjadi wadah membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar pelaksanaan program CSR lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Harisson mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan yang cukup besar sehingga berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Angka tersebut meningkat pada 2026 menjadi sekitar Rp522 miliar.
“Artinya terdapat ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya, namun tidak dapat dimanfaatkan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” jelasnya.
Harisson menambahkan, kondisi serupa juga dialami pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, pengurangan dana transfer yang diterima pemerintah daerah di Kalbar diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.
Menghadapi kondisi tersebut, Harisson menilai program CSR menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pembangunan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengambil alih ataupun mengelola dana CSR milik perusahaan. Pemerintah hanya ingin membangun keselarasan agar pelaksanaan CSR sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
“Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola oleh masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan adalah adanya keselarasan sehingga program CSR dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah sektor prioritas yang dapat menjadi fokus pelaksanaan CSR, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Harisson berharap, dengan adanya dokumen perencanaan bersama, perusahaan memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan program CSR sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kami memahami banyaknya permohonan bantuan yang masuk kepada perusahaan. Namun melalui forum ini kami ingin memberikan arah mengenai program-program yang menjadi prioritas pemerintah, sehingga pelaksanaan CSR semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial di Kalimantan Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berkontribusi membantu masyarakat melalui program CSR. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Kalimantan Barat tetap berjalan optimal meskipun kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya.
