MELAWI, AKCAYA – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk periode Juni hingga Desember 2026 bergantung pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika target PAD tidak tercapai, Pemkab Melawi terpaksa menyesuaikan pembayaran TPP menjadi 50 persen dari nilai yang seharusnya diterima.
Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, mengatakan TPP untuk periode Januari hingga Mei 2026 telah dibayarkan. Sementara pembayaran tujuh bulan berikutnya masih menunggu kemampuan keuangan daerah, terutama realisasi PAD hingga akhir tahun.
“Apabila PAD tidak memenuhi target, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap TPP dengan membayar 50 persen dari angka seutuhnya,” kata Dadi saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Kabupaten Melawi di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, belum lama ini.
Berdasarkan data hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD Melawi baru mencapai Rp74,47 miliar dari target Rp107,71 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp33,24 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun.
Dadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang mengelola sumber PAD, mengoptimalkan penerimaan daerah agar target dapat tercapai.
Salah satu potensi yang diharapkan berkontribusi adalah kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait Hak Guna Usaha (HGU), dengan nilai tunggakan diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
Ia berharap tunggakan tersebut dapat direalisasikan tahun ini sehingga membantu memenuhi target PAD sekaligus memastikan pembayaran TPP ASN secara penuh.
“Jika ini terealisasi tahun ini, capaian target PAD kita prediksi tercapai dan tunggakan TPP ASN selama tujuh bulan akan dibayar 100 persen di bulan Desember,” ujarnya.
Pendapatan BPHTB Jadi Sorotan
Sementara itu, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Melawi menunjukkan realisasi pajak daerah hingga Oktober 2026 mencapai Rp33,844 miliar atau 55,54 persen dari target Rp60,9 miliar.
Adapun realisasi retribusi daerah mencapai Rp26,666 miliar dari target Rp32,194 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk dividen Bank Kalbar, tercatat Rp4,561 miliar atau 91,22 persen dari target Rp5 miliar.
Sedangkan penerimaan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp3,584 miliar atau 55,98 persen dari target Rp6,402 miliar.
Salah satu sektor yang masih menjadi perhatian adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hingga 30 September 2026, penerimaannya baru mencapai Rp1,260 miliar atau 7,8 persen dari target Rp16,162 miliar.
Kepala Bapenda Melawi, Alfian, mengatakan penerimaan BPHTB sejauh ini masih didominasi pembayaran perorangan. Sementara potensi penerimaan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit belum terealisasi.
Menurutnya, penyelesaian administrasi terkait HGU perusahaan perlu didorong melalui koordinasi dengan OPD terkait agar potensi penerimaan tersebut dapat dioptimalkan. (elp)
