PONTIANAK, AKCAYA – Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan.
Komitmen tersebut sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar 2026 yang meningkat menjadi 72,95, naik 0,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 72,09.
Kenaikan IPM tersebut menjadi gambaran positif perkembangan pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Capaian ini ditopang perbaikan tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar menunjukkan, dalam periode 2022–2026, IPM Kalbar rata-rata meningkat 1,12 persen per tahun, dari 69,71 pada 2022 menjadi 72,95 pada 2026.
Kepala BPS Kalbar Muh Saichudin menjelaskan, status pembangunan manusia Kalbar yang pada 2022 masih berada dalam kategori sedang, sejak 2023 hingga 2026 telah meningkat menjadi kategori tinggi.
“Rata-rata pertumbuhannya mencapai 0,35 persen per tahun,” kata Saichudin pada Kamis (5/11/2026).
Pada dimensi kesehatan, umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2026 mencapai 74,50 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,28 tahun.
Sementara pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah penduduk usia tujuh tahun mencapai 12,95 tahun, meningkat dari 12,69 tahun pada 2025. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga naik dari 8,07 tahun menjadi 8,16 tahun.
Perbaikan turut terlihat pada dimensi standar hidup layak. Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp11,089 juta pada 2026, meningkat 3,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10,689 juta.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, pembangunan SDM perlu terus didukung melalui peningkatan akses pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, serta penguatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Di tingkat kabupaten dan kota, perkembangan positif juga terlihat dari meningkatnya status pembangunan manusia Kabupaten Landak dan Melawi. Keduanya berhasil beralih dari kategori sedang menjadi tinggi pada 2026.
Dengan demikian, terdapat 10 kabupaten/kota di Kalbar yang telah masuk kategori pembangunan manusia tinggi. Sementara tiga kabupaten lainnya, yakni Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kayong Utara, masih berada dalam kategori sedang.
Kota Pontianak mencatat IPM tertinggi di Kalbar sebesar 83,56 dan menjadi satu-satunya daerah dengan status pembangunan manusia sangat tinggi. Adapun IPM terendah tercatat di Kabupaten Kayong Utara sebesar 68,12.
Peningkatan IPM Kalbar menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan yang lebih merata. Tantangan berikutnya adalah memastikan kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah perdesaan dan kawasan terpencil.
Melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan, Gubernur Ria Norsan terus diharapkan mampu mendorong pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing di Kalimantan Barat. (elp)
