PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta para camat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan agar program pembangunan tidak berhenti di tingkat kabupaten, tetapi benar-benar terlaksana hingga ke desa.
Menurut Norsan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat. Karena itu, camat harus memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, tugas camat tidak cukup hanya berkutat pada urusan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, camat dituntut aktif mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta merespons persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Norsan.
Ia juga meminta camat mengawal sejumlah program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kampung Nelayan.
Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat hingga tingkat kecamatan dan desa agar tidak salah sasaran.
“Program-program pemerintah harus dikawal bersama. Camat harus memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Norsan turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta camat lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, membangun komunikasi yang terbuka, serta tidak menunggu masalah berkembang sebelum mengambil tindakan.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang dijalankan atau anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah sejauh mana program tersebut memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.
Karena itu, camat diminta memahami kondisi wilayahnya, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan menyampaikan berbagai persoalan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
Rakor tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komunikasi antarcamat dalam menjalankan tugas pemerintahan serta mengawal pembangunan di wilayah masing-masing.
Norsan bahkan mengusulkan agar pertemuan serupa ke depan dikemas lebih interaktif, termasuk melalui kegiatan luar ruangan atau outbound, untuk membangun kedekatan dan kebersamaan antarcamat. (elp)
