AMBON, AKCAYA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang mencatut namanya.
Bahlil mengaku namanya mulai dikaitkan dengan kasus tersebut setelah muncul spekulasi di media sosial dan grup WhatsApp mengenai sosok ketua umum partai politik yang disebut berada di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum pengungkapan kasus penyadapan.
“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” kata Bahlil di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Ketua Umum Partai Golkar itu justru mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan. Ia meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.
“Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” ujarnya.
Bahlil memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak-pihak yang mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Jika tidak, ia akan menempuh proses hukum.
“Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” tegasnya. (elp)
