Berkenaan dengan rencana perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), H. Yuliansyah, SE, Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Kalbar I dari Fraksi Gerindra, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya tersebut.
Perubahan bentuk ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan memperluas kiprah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri kebanggaan masyarakat Kalbar tersebut dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Transformasi IAIN menjadi UIN akan membuka peluang pengembangan fakultas serta peningkatan jumlah mahasiswa dan tenaga pengajar. Dengan status UIN, kampus ini nantinya berpeluang membuka berbagai fakultas umum, seperti ilmu sosial dan politik, humaniora, teknik, hingga kedokteran.
Hal tersebut tentu akan memperluas kesempatan generasi muda Kalbar untuk memperoleh akses pendidikan tinggi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pendidikan ini diharapkan turut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
Selain itu, Kalbar memiliki sejumlah keunggulan strategis, salah satunya posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Pontianak, terbuka peluang untuk menarik mahasiswa dari luar negeri sekaligus memperluas kerja sama ant perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Mengusulkan Nama Sultan Hamid II
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses perubahan bentuk IAIN menjadi UIN adalah penentuan nama lembaga. Kami mengusulkan agar pemberian nama tersebut turut mempertimbangkan tokoh-tokoh besar yang berasal dari Kalbar. Selain itu, perlu dipastikan nama yang dipilih tidak tumpang tindih dengan nama lembaga lain.
Secara pribadi, saya mengusulkan nama salah satu tokoh penting Pontianak yang kiprahnya diakui secara nasional, yakni Sultan Hamid II, Sultan ke-VII Kesultanan Qadriyah Pontianak.
Beliau merupakan tokoh besar yang dimiliki Kalbar. Kiprahnya tercatat dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia, antara lain ketika mewakili Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda bersama pihak Republik Indonesia yang diwakili Mohammad Hatta. Konferensi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia.
Sultan Hamid II juga dikenal atas perannya dalam perancangan lambang negara Garuda Pancasila yang hingga kini menjadi lambang resmi negara Indonesia. Di luar itu, masih banyak peran penting lainnya yang pernah beliau jalankan.
Memang terdapat pro dan kontra mengenai sosok Sultan Hamid II. Namun, sejarah perlu dibaca secara utuh dengan mempertimbangkan konstelasi politik pada zamannya. Menjadi tugas kita bersama untuk terus meluruskan dan mengungkap kebenaran sejarah. Sebab, sejarah kerap ditulis oleh pihak yang menang, sehingga narasi yang berkembang tidak serta-merta menjadi satu-satunya kebenaran.
Mengapa Sultan Hamid II?
Ada sejumlah alasan mengapa nama Sultan Hamid II layak dipertimbangkan sebagai nama UIN di Pontianak.
Pertama, beliau merupakan Sultan Pontianak yang memiliki rekam jejak pendidikan yang jelas dan membanggakan.
Kedua, beliau menunjukkan peran aktif dalam diplomasi politik, membangun komunikasi dengan berbagai tokoh lintas etnis di Kalbar, menyatukan para raja Nusantara, serta terlibat dalam dinamika politik yang mengantarkan Indonesia menuju pengakuan kedaulatan.
Ketiga, beliau terlibat dalam diplomasi tripartit yang melibatkan Belanda, Republik Indonesia, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), dengan mediasi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diplomasi tersebut turut menentukan masa depan politik dan eksistensi Indonesia.
Keempat, beliau dikenal sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila yang hingga kini diakui dan diatur dalam konstitusi Indonesia.
Kelima, Sultan Hamid II merupakan tokoh asal Kalbar yang memiliki kiprah penting di tingkat nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia.
Keenam, berbekal pendidikan dan jaringan komunikasi yang luas, beliau dikenal sebagai intelektual, politikus, dan diplomat dengan wawasan kosmopolitan serta internasional. Beliau berinteraksi dengan berbagai tokoh nasional, bahkan berada dalam lingkaran diplomasi bersama para pendiri bangsa. Pendidikan di Breda, Belanda, serta hubungan baiknya dengan keluarga kerajaan Belanda juga memperluas jejaring internasional yang dimilikinya.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, kami mengusulkan nama Sultan Hamid II sebagai salah satu alternatif nama bagi perguruan tinggi tersebut, yakni UIN Sultan Syarif Hamid II.
Sebab, siapa lagi yang akan mengingat, memperkenalkan, dan membesarkan tokoh-tokoh besar yang dimiliki Kalbar jika bukan kita sendiri?
Ini merupakan momentum untuk memberikan nama besar kepada sebuah perguruan tinggi besar. Nama Sultan Hamid II diharapkan tidak hanya menjadi identitas institusi, tetapi juga menjadi pengingat atas sejarah, perjuangan, dan kontribusi putra terbaik Kalbar bagi bangsa dan negara.
Selamat kepada IAIN Pontianak atas upaya mewujudkan cita-cita menjadi UIN. Sebagai anggota parlemen dari Kalbar, kami siap mendukung berbagai langkah yang diperlukan demi terwujudnya transformasi tersebut dan kemajuan Kalbar. (*)
