PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memimpin rapat koordinasi bersama instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut membahas langkah percepatan penanganan sekaligus upaya pencegahan karhutla yang mulai meningkat seiring musim kemarau panjang di sejumlah wilayah Kalbar.
Usai rapat, Norsan memantau langsung kondisi terkini melalui Command Center Pusdalops BPBD Kalbar. Dari hasil pemantauan, terdeteksi sejumlah titik panas yang tersebar di beberapa kabupaten. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Gubernur bersama jajaran kemudian meninjau salah satu lokasi yang terindikasi terdapat titik panas di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Dalam kesempatan itu, Norsan mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah cuaca panas dan minim curah hujan yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas.
“Kita menghimbau bahwa jangan dulu membakar lahan pada saat panas ini. Yang membakar ini bukannya peladang, tapi masyarakat Kalimantan Barat. Kita lihat kemarin di daerah Lintang Batang terbakar itu tidak ada ladang. Mohon penegakan hukumnya kalau bisa benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi,” tegas Norsan.
Menurutnya, karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan kesehatan yang serius bagi masyarakat.
“Dengan cara membakar itu dengan harapan bahwa kebunnya tidak perlu ditebas lagi dan tidak perlu keluar biaya besar, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Berapa banyak yang menderita karena ISPA,” ujarnya.
Norsan menilai upaya penanganan karhutla harus lebih mengedepankan langkah pencegahan daripada penanganan saat kebakaran sudah terjadi. Karena itu, ia meminta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau.
“Pencegahan bisa juga kita lakukan dengan sosialisasi, kemudian kita buat spanduk atau buat ajakan untuk tidak membakar dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat belum dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak,” katanya.
Selain memperkuat upaya pencegahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan meningkatkan patroli dan pemantauan lapangan, memperkuat posko siaga, serta mengoptimalkan operasi pemadaman, termasuk melalui water bombing untuk menjangkau titik api di lahan gambut maupun kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat.
Norsan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan efektif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun mengajak seluruh masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah karhutla. Dengan kewaspadaan, kepedulian, dan kerja bersama, penyebaran kabut asap dapat ditekan sehingga lingkungan tetap terjaga dan kesehatan masyarakat terlindungi. (elp)
