PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik, salah satunya melalui penguatan sistem pembayaran elektronik.
Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar untuk layanan pembayaran pajak daerah serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) dalam High-Level Meeting (HLM), di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dalam acara tersebut mengatakan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat kini telah masuk kategori digital berdasarkan penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalbar, Tim Pembina Samsat, dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga tercermin dalam penerapan di lapangan.
“Perlu dilakukan pengecekan langsung. Jangan sampai di laporan sudah menggunakan QRIS, tetapi di lapangan masih ada tempat yang belum menerapkannya,” kata Norsan.
Norsan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar melakukan evaluasi terhadap implementasi pembayaran digital, terutama pada layanan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, pemanfaatan Open API dan QRIS Dinamis diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran sekaligus mempercepat proses pencatatan penerimaan daerah.
Sistem tersebut juga dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia mencontohkan penerapan pembayaran digital di sejumlah daerah yang telah memanfaatkan QRIS secara luas sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Pengalaman tersebut dapat menjadi acuan untuk memperluas penerapan sistem pembayaran digital di Kalimantan Barat.
Ria Norsan juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi digital harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, mempercepat pelayanan, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, perbankan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (elp)
