JAKARTA, AKCAYA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar mengarahkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR), pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Norsan usai menghadiri peluncuran Forum TSBLP/CSR di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.
Menurut Norsan, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Kalimantan Barat melalui program CSR yang selaras dengan kebutuhan daerah.
“Alhamdulillah tadi dari beberapa perusahaan sudah menyampaikan komitmennya untuk membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui program CSR mereka,” ujarnya.
Norsan menegaskan, tiga sektor utama yang menjadi prioritas penyaluran CSR adalah pendidikan, penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur.
“Sektor yang pertama adalah pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita. Kemudian stunting, dan yang tidak kalah penting adalah infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat,” katanya.
Ia menilai kontribusi dunia usaha sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Terkait pengawasan pelaksanaan CSR, Norsan mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pemantauan melalui perangkat daerah dan instansi terkait, agar program yang dijalankan perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita melakukan pengawasan langsung kepada perusahaan melalui dinas dan instansi terkait untuk melihat sejauh mana pelaksanaan CSR yang diserahkan kepada daerah,” jelasnya.
Mengenai regulasi, Norsan menilai pelaksanaan CSR telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pemanfaatan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam forum tersebut, Norsan mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi melalui berbagai program sosial dan pembangunan.
Meski demikian, ia mengakui tingkat kontribusi setiap perusahaan masih beragam.
“Ada perusahaan yang sudah maksimal, ada yang masih setengah maksimal, dan ada juga yang kontribusinya masih minim. Semoga ke depan semakin meningkat,” ujarnya.
Norsan juga mengajak seluruh perusahaan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah dengan mendorong para karyawan membuka rekening di Bank Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan bank milik daerah.
Pemprov Kalbar akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah.
Program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Norsan berharap Forum TSBLP/CSR menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Kalbar yang berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, serta para bupati dan wali kota se-Kalbar. (elp)
