PONTIANAK, AKCAYA – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono resmi didapuk sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Pontianak. Amanah tersebut menjadi momentum baru untuk memperkuat peran organisasi petani dalam mendukung ketahanan pangan, mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming), serta meningkatkan kesejahteraan petani di tengah keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Pontianak.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal HKTI Abdul Kadir Karding di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (27/6/2026).
Usai dilantik, Edi menegaskan bahwa keberadaan HKTI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpun, berkoordinasi, sekaligus memperjuangkan kepentingan para petani.
Menurutnya, meskipun Pontianak lebih dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, sektor pertanian tetap memiliki kontribusi penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus menopang perekonomian masyarakat.
“Pontianak memang bukan daerah dengan lahan pertanian yang luas. Tetapi pertanian perkotaan tetap penting, terutama untuk mendukung ketahanan pangan, pemanfaatan lahan terbatas, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Edi menjelaskan bahwa tantangan sektor pertanian di Kota Pontianak memiliki karakter yang berbeda dibandingkan daerah lain. Keterbatasan luas wilayah, pesatnya perkembangan kawasan permukiman, hingga dominasi lahan gambut menuntut lahirnya pola pengelolaan pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kondisi perkotaan.
Karena itu, menurutnya, pembangunan sektor pertanian tidak lagi bisa hanya mengandalkan pola konvensional.
Ia menilai konsep pertanian perkotaan harus menjadi arah baru pengembangan sektor pertanian di Pontianak melalui pemanfaatan lahan pekarangan, sistem hidroponik, pertanian organik, hingga pengembangan komoditas yang sesuai dengan karakter wilayah perkotaan.
“Kita harus melihat pertanian ini secara lebih luas. Tidak hanya sawah atau lahan besar, tetapi juga bagaimana memanfaatkan pekarangan, lahan sempit, dan teknologi pertanian yang lebih efisien,” katanya.
Selama ini, Pemerintah Kota Pontianak telah menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat melalui aktivitas pertanian skala rumah tangga.
Dengan hadirnya HKTI sebagai mitra strategis pemerintah, Edi berharap berbagai program tersebut dapat berjalan lebih terarah, melibatkan lebih banyak masyarakat, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun ketersediaan pangan di Kota Pontianak.
Baginya, pelantikan pengurus bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari kerja nyata organisasi dalam menjawab berbagai tantangan sektor pertanian.
“Yang terpenting setelah pelantikan ini adalah kerja nyata. Bagaimana HKTI hadir memberi manfaat, memperkuat petani, dan ikut menjaga ketahanan pangan di Kota Pontianak,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal HKTI Abdul Kadir Karding menekankan bahwa regenerasi petani harus menjadi salah satu agenda utama organisasi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, dunia pertanian harus mampu menarik minat generasi muda sehingga profesi petani tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan, tetapi justru menjadi sektor modern yang mampu memberikan kesejahteraan.
Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Jepang yang berhasil menghadirkan generasi muda sebagai pelaku utama sektor pertanian dengan pendapatan yang kompetitif.
“Kita ingin punya petani-petani anak muda. Di Jepang dan beberapa tempat lain, anak-anak muda jadi petani dan penghasilannya banyak. Mereka bisa kaya dari bertani. Ini tugas kita, kaderisasi,” katanya.
Karding menilai keberadaan kepala daerah sebagai ketua HKTI di tingkat kabupaten maupun kota menjadi modal penting untuk mempercepat lahirnya program regenerasi petani yang lebih konkret.
Melalui dukungan pemerintah daerah, berbagai program pemberdayaan petani diyakini akan lebih mudah diwujudkan karena memiliki sinergi langsung dengan kebijakan pembangunan daerah.
Selain mendorong regenerasi, ia juga mengingatkan bahwa HKTI harus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan advokasi terhadap petani.
Advokasi tersebut, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pendampingan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari produksi, pemasaran, hingga akses terhadap berbagai program pemerintah.
“HKTI harus menjadi kelompok yang melakukan advokasi terhadap petani. Advokasi dalam bentuk kebijakan, maupun pendampingan terhadap masalah-masalah yang dihadapi petani,” tutupnya.
Pelantikan Ketua HKTI Kota Pontianak diharapkan menjadi titik awal penguatan sektor pertanian perkotaan yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Di tengah keterbatasan ruang, urban farming diyakini mampu menjadi solusi menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kota Pontianak.
