PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bukan tanpa alasan, hasil sensus yang dilakukan secara nasional tersebut akan menjadi salah satu fondasi utama dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari pengembangan UMKM, investasi, penciptaan lapangan kerja hingga penguatan sektor-sektor usaha strategis di daerah.
Karena itu, kualitas data menjadi perhatian utama. Untuk memastikan setiap informasi yang dihimpun benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor BPS Provinsi Kalbar, kemarin.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan kegiatan pendataan berskala nasional yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.
Pendataan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang ekonomi.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam membaca kondisi perekonomian secara riil, memetakan potensi daerah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Harisson menegaskan bahwa kualitas data merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan sensus tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini selalu menjadikan data BPS sebagai rujukan utama dalam berbagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
“Hari ini kita melakukan pencanangan penjaminan mutu pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota sangat mengharapkan agar hasil sensus ini benar-benar memiliki mutu data yang terjamin,” ujarnya.
Harisson menjelaskan, berbagai kebijakan pembangunan daerah selama ini tidak terlepas dari data statistik yang dihasilkan BPS. Oleh sebab itu, validitas dan kualitas data menjadi kebutuhan mutlak agar program yang dirancang pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data BPS ini selalu kita gunakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Kita ingin mengetahui bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana mendorong pelaku usaha dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, tentu akan memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
Menurut Harisson, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak bisa hanya dibebankan kepada BPS semata. Pelaksanaan sensus membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat sebagai sumber utama data yang akan dihimpun.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus, baik melalui sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya memberikan data yang benar kepada petugas sensus.
“Tentu saja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan penuh kepada BPS, baik melalui sosialisasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar kepada petugas yang datang ke rumah-rumah maupun ke tempat usaha,” katanya.
Ia berharap partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal sehingga data yang terkumpul benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi Kalimantan Barat secara utuh dan akurat.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Semakin baik data yang diberikan, maka semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang akan disusun pemerintah ke depan,” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh dua aspek utama, yakni cakupan pendataan yang lengkap dan kualitas data yang dihasilkan.
Menurutnya, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan. Pendataan yang luas tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila kualitas datanya rendah. Sebaliknya, data yang berkualitas tetapi tidak mencakup seluruh sasaran juga tidak akan mampu memberikan gambaran ekonomi yang sebenarnya.
“Karena itu kami mengajak seluruh petugas untuk memberikan komitmen terbaik agar sensus ini dapat berjalan sukses serta menghasilkan data yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menilai petugas pendataan, petugas pemeriksa lapangan hingga tim penjamin kualitas data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap informasi yang dikumpulkan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Kalau kita ingin Provinsi Kalbar maju ekonominya, kabupaten dan kota di Kalbar maju ekonominya, maka dari itu, mari kita bantu dengan memberikan data yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan kejujuran dalam bekerja, kita akan menghasilkan data yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat Muh Saichudin menjelaskan bahwa sistem pengawasan kualitas data dilakukan secara berjenjang untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan didampingi dan diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML). Selanjutnya, pegawai BPS juga akan turun langsung melakukan pengawasan dan verifikasi guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik.
“Jadi PPL akan diawasi oleh PML, kemudian untuk memastikan keduanya menjalankan tugas dengan baik, pegawai BPS turun langsung melakukan penjaminan kualitas data,” jelasnya.
Keseriusan BPS dalam menjaga kualitas sensus terlihat dari besarnya keterlibatan sumber daya manusia yang diterjunkan ke lapangan. Sebanyak 75 persen pegawai BPS di Kalimantan Barat akan terlibat langsung dalam pengawalan pelaksanaan sensus hingga Agustus 2026 mendatang.
“Mulai hari ini hingga Agustus 2026, para pegawai BPS akan turun langsung ke lapangan. Pesan pimpinan kami jelas, Sensus Ekonomi 2026 harus sukses dan harus berkualitas,” ungkapnya.
Pelaksanaan sensus di Kalimantan Barat tentu memiliki tantangan tersendiri mengingat luas wilayah serta keberadaan sejumlah daerah pedalaman dan perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses jaringan internet.
Namun demikian, BPS telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar seluruh wilayah tetap dapat terjangkau oleh petugas sensus. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi pendataan berbasis telepon genggam yang dapat dioperasikan secara luring atau offline.
“Kalau kendala utama biasanya sinyal, tetapi sudah kami mitigasi. Pendataan dilakukan menggunakan telepon genggam dan bisa berjalan secara offline, data akan dikirim ke server BPS ketika sudah tersedia jaringan internet, sehingga pendataan tetap dapat dilakukan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau,” terangnya.
Saichudin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa yang selama ini aktif mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat.
Menurutnya, kolaborasi yang terjalin antara BPS dan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk memastikan seluruh tahapan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang benar-benar berkualitas.
“Dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa sangat baik. Kolaborasi ini menjadi modal penting agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk kemajuan Kalbar,” tutupnya.
Melalui pencanangan penjaminan kualitas data ini, BPS dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya sukses dari sisi pelaksanaan, tetapi juga mampu menghadirkan data yang valid, akurat, dan terpercaya. Sebab pada akhirnya, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan yang lahir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalbar di masa mendatang.
