PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan program kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Rabu (3/6/2026).
Menurut Harisson, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun organisasi sosial dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat pelayanan sosial kepada masyarakat.
“Pemerintah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tentu terdapat keterbatasan. Karena itu, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR,” ujarnya.
Ia menilai tantangan sosial yang dihadapi saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui sinergi yang kuat, program-program sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pendampingan.
Harisson juga memberikan apresiasi terhadap peran Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan sosial.
Menurutnya, para pengurus dan relawan LKS merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memahami secara langsung berbagai persoalan sosial yang terjadi di lapangan.
“Bapak dan Ibu yang tergabung dalam lembaga kesejahteraan sosial bekerja langsung di lapangan dan sangat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan bantuan sosial,” katanya.
Karena itu, Pemprov Kalbar mendorong agar program-program yang dijalankan oleh LKS dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah maupun program CSR perusahaan. Integrasi tersebut dinilai penting agar bantuan dan program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
“Kita ingin program-program lembaga sosial dapat diketahui pemerintah maupun dunia usaha. Program yang baik perlu dipetakan bersama agar memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran,” jelas Harisson.
Dalam kesempatan itu, Harisson juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang selama ini aktif menjalankan program sosial melalui CSR. Menurutnya, CSR tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat dan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga sosial memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi hingga perlindungan kelompok rentan.
Harisson mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, masih terdapat berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan.
“Kita bersyukur angka kemiskinan di Kalbar terus menurun, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan,” ungkapnya.
Kelompok rentan tersebut antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, korban bencana, hingga masyarakat yang masih berada dalam kondisi sosial ekonomi yang belum stabil.
Menurut Harisson, pendekatan terhadap kelompok rentan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diarahkan pada program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan relawan LKS yang selama ini telah berkontribusi membantu masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
“Semoga kerja sama dan sinergi yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih baik,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Umum BKKKS Provinsi Kalbar Windy Prihastari Harisson, Direktur Pemasaran Bank Kalbar, serta para pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Sebagai wadah berbagai organisasi sosial, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Kalbar memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, serta masyarakat guna memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat.
