KUBU RAYA, AKCAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengingatkan kontraktor dan pejabat pelaksana kegiatan agar tidak terlambat menyelesaikan pekerjaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026. Pasalnya, pelaksanaan proyek yang memasuki akhir tahun anggaran berisiko menimbulkan persoalan administrasi keuangan, termasuk tunda bayar.

Peringatan itu disampaikan Krisantus saat membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan PSU 2026 di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, ketepatan waktu harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengendalian jadwal pekerjaan perlu dilakukan sejak awal agar seluruh proyek dapat diselesaikan sesuai masa kontrak.

Advertisement

“Jangan sampai pekerjaan melewati masa kontrak yang telah disepakati. Keterlambatan tidak hanya merugikan masyarakat yang menunggu manfaat infrastruktur, tetapi juga berdampak pada administrasi keuangan daerah dan berpotensi menjadi tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, keterlambatan pekerjaan juga dapat berujung pada konsekuensi berupa denda hingga pemutusan kontrak. Karena itu, penyedia jasa diminta segera mengerahkan tenaga kerja, material, dan peralatan setelah kontrak ditandatangani.

Selain ketepatan waktu, Krisantus menyoroti persoalan pengelolaan aset PSU. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan infrastruktur yang dibangun tercatat dan dikelola dengan baik sebagai aset pemerintah daerah.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan aset PSU.

Krisantus meminta tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk persoalan tumpang tindih lahan maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Dokumen administrasi dan serah terima aset juga harus dipastikan lengkap agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Seluruh aset PSU harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik. Jangan sampai ada celah penyimpangan dalam pelaksanaan maupun pengelolaannya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar proses pengadaan barang dan jasa tetap mengacu pada ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), khususnya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Menurut Krisantus, penandatanganan kontrak bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan komitmen hukum yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Karena itu, kepatuhan terhadap regulasi harus dijaga sejak proses pengadaan hingga pekerjaan selesai.

Ia berharap seluruh proyek PSU 2026 tidak hanya tuntas secara administratif, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (elp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *