PONTIANAK, AKCAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 38.310,86 hektare sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah dengan dampak kebakaran terluas.
Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta pencegahan dan mitigasi karhutla diperkuat melalui perbaikan regulasi, edukasi masyarakat, serta penanganan berbasis kajian ilmiah. Ia juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pencegahan karhutla.
Hal itu disampaikan Norsan saat memimpin rapat koordinasi bersama tujuh akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Kalbar, di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).
Menurut Norsan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Pencegahan, kesiapsiagaan, dan pendinginan lahan harus dilakukan secara terpadu, terutama di tengah ancaman kemarau panjang dan fenomena El Niño.
“Upaya pencegahan perlu dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memicu dan memperluas kebakaran. Pendekatan berbasis data dan hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi yang lebih terukur sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan,” ujarnya.
Norsan juga menyoroti arahan Presiden mengenai pengerahan 1.000 perwira untuk mengedukasi masyarakat tentang pembukaan lahan tanpa bakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi praktik pembakaran lahan.
Selain itu, Norsan meminta perangkat daerah bersama pemerintah kabupaten dan kota menuntaskan pemadaman serta pendinginan di Ketapang dan Kayong Utara.
“Pemantauan tetap diperlukan setelah api padam untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di lahan gambut,” katanya.
Pakar teknik sipil Universitas Panca Bhakti Pontianak, Arif Parabi, mengingatkan risiko kebakaran gambut saat musim kemarau. Penurunan muka air gambut dapat membuat lahan lebih mudah terbakar, termasuk di lapisan bawah permukaan yang sulit terdeteksi.
Kebakaran bawah permukaan dapat berlangsung tanpa terlihat dan menghasilkan asap dalam jumlah besar. Karena itu, pengelolaan gambut perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan serta kondisi hidrologisnya.
Keterlibatan akademisi diharapkan membantu pemerintah menyusun langkah mitigasi sesuai kondisi ekologis setiap wilayah. (elp)
