PONTIANAK, AKCAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) akan lebih proaktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum tergarap sekaligus memastikan kewajiban perusahaan terhadap daerah terpenuhi.
Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD DPRD Kalbar bersama Pemprov Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar, Senin (9/11/2026).
Pertemuan itu dihadiri Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, sejumlah anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah.
Krisantus mengatakan, Kalbar memiliki banyak potensi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, diperlukan evaluasi dan langkah konkret untuk mengoptimalkan peluang tersebut.
“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ungkapnya.
Menurut Krisantus, upaya meningkatkan PAD tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif. Pemerintah perlu turun langsung untuk mengidentifikasi potensi pendapatan, terutama dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kalbar.
“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Selain pendekatan langsung kepada perusahaan, Pemprov Kalbar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (Satgas). Tim tersebut direncanakan melibatkan perangkat daerah terkait, TNI, Polri, serta unsur lainnya sesuai kebutuhan.
Dalam pembahasan bersama Pansus DPRD Kalbar, optimalisasi PAD mencakup empat aspek utama, yakni peningkatan penerimaan pajak daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius menilai, penguatan PAD menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dengan pendapatan yang lebih optimal, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya peningkatan pendapatan daerah tidak membebani masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Pemprov Kalbar berharap identifikasi berbagai potensi pendapatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan. (elp)











