PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir pada musim penghujan 2026/2027.
Kesiapan personel, logistik, tempat evakuasi, hingga sistem komunikasi diminta dipastikan sebelum bencana terjadi.
Norsan menegaskan, setiap pemerintah daerah harus memetakan wilayah rawan banjir dan menyiapkan langkah penanganan berdasarkan kondisi masing-masing daerah.
Pengalaman banjir pada 2025 menjadi pengingat pentingnya antisipasi dan koordinasi lintas wilayah.
“Berdasarkan data BPBD hingga 9 Desember 2025, selain 450.386 jiwa terdampak banjir, sebanyak 6.654 orang mengungsi dan dua orang meninggal dunia. Sementara itu, berdasarkan prakiraan BMKG, pada akhir Oktober nanti Kalbar akan dihadapkan dengan bencana banjir,” kata Ria Norsan, Senin (12/10/2026).
Menurut Norsan, pemerintah daerah tidak boleh menunggu banjir terjadi untuk menyiapkan penanganan. Pemetaan titik rawan, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta kebutuhan masyarakat harus disiapkan sejak dini.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegasnya.
Ia juga meminta camat, lurah, dan kepala desa berperan aktif memastikan kesiapan masyarakat menghadapi banjir. Selain menyiapkan tempat evakuasi sementara, aparat di tingkat wilayah perlu memberikan pemahaman kepada warga mengenai langkah yang harus dilakukan ketika banjir mengancam.
Kesiapan personel, logistik, peralatan, dan sarana komunikasi juga harus didukung koordinasi yang jelas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
Norsan menjelaskan, risiko banjir di Kalbar dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari intensitas hujan, kondisi lingkungan, pendangkalan saluran air, topografi wilayah, hingga pasang laut.
Karena itu, upaya pengurangan risiko tidak cukup hanya mengandalkan penanganan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui perbaikan drainase, normalisasi saluran air, kanal, waduk dan bendungan, serta konservasi tanah dan air di wilayah hulu. Pengawasan tata ruang dan pemanfaatan kawasan dataran banjir maupun daerah aliran sungai (DAS) turut menjadi perhatian.
Melalui kesiapsiagaan dan pemetaan wilayah rawan hingga tingkat desa, Pemprov Kalbar berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipasi lebih awal untuk melindungi masyarakat dari dampak banjir pada musim penghujan mendatang. (elp)
