PONTIANAK, AKCAYA – Pemprov Kalbar mendorong pelaku usaha mikro tidak hanya memiliki legalitas dan sertifikasi, tetapi juga mampu memperluas pemasaran produk. Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan adalah pasar daring, toko modern, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan mengatakan, legalitas dan perlindungan usaha akan memberikan manfaat lebih besar apabila diikuti kemampuan pelaku usaha memasarkan produknya. Karena itu, dia mengajak seluruh perangkat daerah untuk ikut membuka peluang pasar bagi produk usaha mikro setempat, termasuk melalui belanja pemerintah sesuai kebutuhan.

“Legalitas, dan pelindungan akan terasa manfaatnya jika produk dapat terjual. Pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan KUR, dan pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usaha, serta menawarkan produk melalui pasar daring, toko modern, maupun pengadaan pemerintah. Saya juga mengajak perangkat daerah untuk mengutamakan produk usaha mikro setempat dalam belanja pemerintah sesuai kebutuhan,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).

Advertisement

Hal tersebut disampaikan Krisantus saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Borneo Emerald Hotel Ketapang, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, pelaku usaha mikro membutuhkan dukungan yang menyeluruh agar dapat bertahan, dan berkembang. Selain kemudahan memperoleh pembiayaan, dan akses pasar, perlindungan terhadap pelaku usaha juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Krisantus menilai, banyak pelaku usaha mikro menjalankan bisnis secara mandiri. Ketika pemilik usaha mengalami sakit atau musibah, penghasilan keluarga berpotensi langsung terhenti.

Karena itu, akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi usaha, dan penjaminan kredit perlu diperluas. Perlindungan juga mencakup pendaftaran merek serta pembangunan kemitraan yang adil dengan pelaku usaha besar.

Dia menegaskan, keberadaan legalitas usaha tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi. Dokumen tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat posisi usaha, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

“Bagi Bapak, dan Ibu pelaku usaha yang telah menerima sertifikat, jangan hanya disimpan. Cantumkan pada kemasan produk, gunakan saat mengajukan pembiayaan, dan manfaatkan untuk menawarkan produk ke pasar yang lebih luas. Gunakan juga layanan konsultasi di festival ini, dan ajak rekan usaha yang belum memiliki NIB untuk ikut mengurusnya,” pesannya.

Krisantus juga mengajak pemerintah daerah memperkuat pendataan UMKM agar program pembinaan, dan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Pemprov Kalbar, kata dia, telah menandatangani komitmen bersama Kementerian UMKM untuk mendukung program Sapa UMKM.

Sementara itu, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman mengatakan, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia yang terkendala persoalan formalitas usaha, terutama belum memiliki NIB.

Padahal, NIB menjadi salah satu persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin memasok produk kepada perusahaan swasta maupun menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Melalui festival tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan secara langsung agar pelaku usaha lebih mudah mendapatkan legalitas, dan sertifikasi yang dibutuhkan.

Maman menegaskan, NIB merupakan identitas legal usaha yang dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing, dan mengembangkan bisnisnya. Dengan dukungan legalitas, perlindungan, pembiayaan, dan akses pemasaran, pelaku usaha mikro diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya, dan memperluas jangkauan produk. (elp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *