PONTIANAK, AKCAYA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) periode 2026–2031.
Windy dikukuhkan bersama jajaran pengurus DPN IKAPTK lainnya dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, juga dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPN IKAPTK periode 2026–2031.
Prosesi pengukuhan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri III, Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus.
Amanah tersebut menjadi kesempatan bagi Windy untuk memperkuat jejaring alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang kini mengabdi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Melalui organisasi tersebut, ia berharap terbangun kolaborasi yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas aparatur dan pembangunan daerah.
Windy mengatakan, kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPN IKAPTK merupakan tanggung jawab yang akan dijalankan dengan semangat kebersamaan dan pengabdian.
“Ini merupakan amanah dan kepercayaan yang tentu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap dapat ikut berkontribusi memperkuat peran IKAPTK, khususnya dalam membangun sinergi dan kolaborasi ant alumni di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Windy, IKAPTK memiliki potensi lebih besar dari sekadar wadah silaturahmi. Organisasi ini dapat menjadi ruang bertukar gagasan, pengalaman, dan pengetahuan bagi para alumni yang memiliki latar belakang pengabdian di berbagai daerah.
“Alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan memiliki pengalaman dan pengabdian di berbagai daerah. Potensi ini perlu disatukan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar, baik dalam peningkatan kapasitas aparatur maupun mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” katanya.
Ia menilai, penguatan jejaring alumni semakin penting di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Pertukaran pengalaman dan praktik baik antardaerah dapat memperluas wawasan sekaligus menjadi referensi dalam meningkatkan kapasitas aparatur saat menjalankan tugas pelayanan publik.
Hal tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab Windy sebagai Kepala BPSDM Provinsi Kalbar. Sebagai perangkat daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, BPSDM memiliki peran dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Windy berharap jejaring yang terbangun melalui IKAPTK dapat memperluas ruang kolaborasi dalam pengembangan kualitas aparatur, terutama melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dari para alumni di berbagai daerah.
“Pengembangan sumber daya manusia aparatur membutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama. Melalui jejaring IKAPTK, kita dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memperkuat kapasitas aparatur sehingga mampu menjawab tantangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, penguatan kualitas ASN tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi teknis. Integritas, profesionalisme, kemampuan beradaptasi, serta semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga menjadi aspek penting yang perlu dibangun.
Dalam konteks tersebut, BPSDM Kalbar terus menjalankan peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur daerah. Sinergi dengan jejaring alumni kepamongprajaan di tingkat nasional diharapkan dapat memperkaya perspektif dan membuka peluang kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Windy juga berharap kepengurusan DPN IKAPTK periode 2026–2031 dapat berjalan solid dan progresif serta memberikan manfaat nyata bagi para alumni maupun masyarakat luas.
“Saya berharap kepengurusan yang baru dapat memperkuat kebersamaan, menjaga komunikasi, serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, IKAPTK dapat semakin berperan dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara,” ungkapnya.
Melalui amanah tersebut, Windy berharap hubungan antara jejaring alumni kepamongprajaan di tingkat nasional dan upaya pengembangan kapasitas aparatur di daerah semakin erat. IKAPTK pun diharapkan tidak hanya menjadi wadah kekeluargaan, tetapi juga ruang kontribusi bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.











