JAKARTA, AKCAYA – Pemprov Kalbar  mendorong regulasi tata kelola kratom yang memberikan kepastian hukum, melindungi petani, serta membuka peluang peningkatan nilai tambah komoditas tersebut bagi perekonomian daerah.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan regulasi yang tengah disusun harus mampu menjawab persoalan petani dan pelaku usaha, bukan justru menambah hambatan bagi mereka.

Hal itu disampaikan Krisantus dalam Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Advertisement

Sebelum FGD, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta Kepala Bapperida Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi kratom untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta pengusaha lokal.

FGD yang menjadi bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom itu turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BPOM, dan BRIN.

Krisantus mengapresiasi DPRD Kalbar, khususnya Pansus Tata Kelola Kratom, yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya, kratom memiliki nilai ekonomi besar dan menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di Kalimantan Barat.

“Kratom ini merupakan sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga petani tidak dibiarkan menghadapi persoalan tata niaga sendiri,” ujarnya.

Ia menyebut luas lahan kratom di Kalimantan Barat mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga membuat komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah. Di sisi lain, industri rumahan pengolahan kratom mulai berkembang, termasuk di Kota Pontianak.

Kondisi tersebut, kata Krisantus, membutuhkan kebijakan yang jelas agar potensi ekonomi kratom dapat dikelola secara optimal. Ketidakjelasan aturan juga berisiko membuka ruang perdagangan melalui jalur tidak resmi, termasuk ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand.

“Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan,” katanya.

Karena itu, Pemprov Kalbar mendukung regulasi yang memberikan kepastian usaha, akses pasar, serta perlindungan harga bagi petani dan pengusaha lokal. Tata kelola kratom juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, serta keberlanjutan budidaya.

Krisantus menilai pengelolaan kratom yang tertata turut membuka peluang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan sinergi Pansus Tata Kelola Kratom dan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar dalam mendorong pengelolaan potensi sumber daya daerah.

Ia meminta penyusunan regulasi melibatkan petani, pengusaha lokal, serta para ahli agar aturan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata.

“Dengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. Jangan sampai regulasi ini justru mempersulit petani kecil. Pemerintah Provinsi siap bersinergi dengan DPRD agar Perda ini dapat diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Melalui audiensi dan FGD tersebut, diharapkan terbangun sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan tata kelola serta hilirisasi kratom yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembahasan juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk menyempurnakan Raperda.

“Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” pungkas Krisantus. (elp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *