PONTIANAK, AKCAYA – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalimantan Barat bersama Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar, Senin (9/11/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalbar Aloysius, sejumlah anggota DPRD Kalbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Advertisement

Ketua DPRD Kalbar Aloysius mengatakan, optimalisasi PAD merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

“Peningkatan pendapatan daerah diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalbar,” kata Aloysius.

Ia menjelaskan, Pansus Optimalisasi PAD memfokuskan kajiannya pada empat aspek utama, yakni peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menilai daerah ini memiliki potensi sumber pendapatan yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum seluruhnya dikelola secara optimal untuk memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ungkapnya.

Krisantus menegaskan, hasil kajian dan rekomendasi Pansus tidak boleh berhenti pada tataran administratif. Rekomendasi tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah kerja dan kebijakan konkret yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

“Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan fakta di lapangan dapat menjadi kebijakan yang implementatif dan benar-benar dilaksanakan. Pemprov Kalbar juga berharap hasil rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah,” tegasnya.

Untuk mendukung optimalisasi PAD, Krisantus juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan perangkat daerah terkait, TNI, Polri, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Menurutnya, optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama, pengawasan, serta koordinasi yang efektif agar berbagai potensi pendapatan dapat diidentifikasi dan dikelola secara tepat.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan proaktif atau jemput bola dalam menggali sumber pendapatan daerah. Salah satunya melalui komunikasi dan koordinasi langsung dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar.

“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Sinergi antara Pemprov Kalbar dan DPRD Kalbar diharapkan mampu memastikan rekomendasi Pansus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah implementasi yang terukur serta berkelanjutan.

Optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (elp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *