PONTIANAK, AKCAYA– Anggota DPRD Kalbar Suib, meminta pemerintah pusat tetap mempertahankan mekanisme penyaluran gaji aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melalui bank daerah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji tersebut seharusnya tidak diikuti perubahan sistem penyaluran yang selama ini sudah berjalan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar ini juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat karena dinilai dapat meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan, penyaluran gaji di Kalbar sebaiknya tetap melalui Bank Kalbar.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat terkait pembayaran gaji ini. Paling tidak, kebijakan tersebut sudah membantu meringankan beban daerah,” kata Suib, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, perubahan sumber pembiayaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tidak seharusnya mengubah jalur pembayaran yang sudah terbentuk.
Menurutnya, mempertahankan mekanisme melalui Bank Kalbar penting untuk menjaga keberlangsungan bank daerah sekaligus melindungi kepentingan aparatur yang telah memiliki hubungan layanan dengan bank tersebut.
“Pola pembayaran gaji itu saya harap tidak berubah. Tetap satu pintu melalui bank di daerah, yaitu Bank Kalbar untuk Provinsi Kalimantan Barat,” tegas legislator Partai Hanura tersebut.
Suib mengingatkan, jika penyaluran dialihkan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dampaknya tidak hanya dirasakan Bank Kalbar, tetapi juga para pegawai yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan bank daerah tersebut.
Selain itu, ia menyoroti persoalan mekanisme pengaduan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau kendala teknis. Menurutnya, sistem yang berjalan saat ini memberikan kejelasan bagi aparatur untuk menyampaikan keluhan melalui jalur pemerintah daerah.
“Kalau melalui bank Himbara nantinya, keluh kesah mau dikemanakan? Keluhan mau disampaikan ke mana? Ini kan tidak jelas,” ujarnya.
Ia menilai, sistem yang sudah berjalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak perlu diubah hanya karena adanya peralihan sumber anggaran.
“Ini kan hanya perpindahan sumber uangnya. Kalau dulunya sumber uang dari pemda, sekarang dari pusat. Jadi, sistem yang sudah mengalir dan berlaku di bawah jangan diotak-atik kembali karena banyak risikonya,” katanya.
Suib juga mengingatkan agar alasan inovasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance tidak dijadikan dasar untuk mengubah mekanisme yang selama ini dinilai sudah berjalan baik.
“Jangan gara-gara alasan inovasi atau good governance, sistem yang sudah baik, bagus, dan baku di bawah justru diubah. Itu bukan good governance dan bukan inovasi, tetapi pengerusakan sistem,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, mempertimbangkan masukan dari daerah sebelum menetapkan mekanisme penyaluran gaji tersebut.
“Saya minta kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, betul-betul mencermati hal yang saya sampaikan ini,” pungkasnya. (elp)









