PONTIANAK, AKCAYA – Masyarakat Kalbar yang belum membayar pajak kendaraan bermotor masih memiliki kesempatan memanfaatkan program pemutihan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memperpanjang program tersebut hingga 19 Desember 2026.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengatakan perpanjangan dilakukan setelah pemerintah menerima banyak permintaan dari masyarakat yang membutuhkan tambahan waktu untuk membayar pajak kendaraan.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang belum mampu melunasi kewajiban pajak pada periode sebelumnya.
“Jadi, kalaupun ada denda, tetap digratiskan dendanya. Untuk masyarakat Kalbar, kalau tadinya belum ada uang untuk membayar pada Oktober, kami memberikan waktu perpanjangan sampai Desember, tepatnya 19 Desember,” ujar Ria Norsan., Senin (2/11/2026).
Ia mengatakan masyarakat yang belum membayar pajak tidak perlu khawatir dengan akumulasi denda karena pemerintah masih memberikan pembebasan selama program berlangsung.
“Karena banyak masyarakat yang minta diperpanjang. Mereka menyampaikan masih belum ada uang. Jadi, bagi yang belum bayar dan takut dendanya banyak, tidak usah takut sekarang,” katanya.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemprov Kalbar menyediakan sejumlah keringanan dalam program pemutihan tersebut. Fasilitas yang diberikan meliputi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB, serta pembebasan tarif progresif bagi pemilik kendaraan kedua dan seterusnya.
Pemprov Kalbar juga memberikan potongan 50 persen pokok PKB bagi kendaraan dari luar Kalbar yang melakukan mutasi menjadi kendaraan berpelat Kalbar. Sementara itu, kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari satu tahun mendapat potongan 30 persen dari pokok tunggakan.
Keringanan juga diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak lebih awal sebelum jatuh tempo. Besaran potongannya meliputi:
- 5 persen untuk pembayaran tiga bulan sebelum jatuh tempo.
- 4 persen untuk pembayaran dua bulan sebelum jatuh tempo.
- 3 persen untuk pembayaran satu bulan sebelum jatuh tempo.
Selain itu, Pemprov Kalbar membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua untuk proses balik nama kendaraan bekas.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme program dapat menghubungi layanan WhatsApp Bapenda Kalbar di nomor 0811 5600 1010 atau mengakses laman kalbar.link/pemutihan2026.
Dengan perpanjangan hingga 19 Desember 2026, masyarakat masih memiliki waktu untuk memanfaatkan berbagai keringanan tersebut sebelum program berakhir. (elp)
