PONTIANAK, AKCAYA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut akan dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Norsan saat menghadiri konferensi pers penegakan hukum karhutla di Polda Kalbar, Kamis (29/10/2026).
Ia mengapresiasi penanganan kasus karhutla oleh Polri, termasuk Polda Kalbar, baik terhadap pelaku perorangan maupun korporasi.
Menurut Norsan, penegakan hukum terhadap perusahaan diperlukan untuk mencegah kebakaran terus berulang. Terlebih, perusahaan memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di wilayah operasionalnya.
Ia menegaskan, perusahaan yang berulang kali mengalami kebakaran di area konsesinya, tetapi tidak memiliki sarana pemadam yang memadai, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Kalau memang terbukti perusahaan itu berulang kali terjadi kebakaran di tempatnya, kemudian juga tidak menyiapkan alat pemadam kebakaran dan sebagainya, ini juga bisa diproses secara hukum untuk korporasi,” ujarnya.
Norsan juga mengingatkan kewajiban perusahaan menyediakan peralatan pemadam kebakaran dan embung sebagai sumber air untuk penanganan api. Namun, ia menilai masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tersebut.
Terkait rekomendasi pencabutan izin, Norsan memastikan Pemprov Kalbar akan menindaklanjutinya apabila kepolisian dan kejaksaan telah menyerahkan bukti yang cukup.
“Kalau sudah sesuai dengan barang bukti atau alat bukti yang disampaikan kepada kita, kami tetap akan melakukan pencabutan izin,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengungkapkan, sebanyak 33 korporasi tengah diproses terkait dugaan pertanggungjawaban atas kebakaran lahan. Dari jumlah tersebut, dua perusahaan telah diusulkan untuk dikenai sanksi pencabutan izin usaha.
Norsan berharap penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, termasuk korporasi, berjalan seiring dengan upaya pencegahan. Dengan demikian, kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan bisa diminimalkan. (elp)
