PONTIANAK, AKCAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), hingga pembangunan infrastruktur menjadi sorotan mahasiswa Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (28/10/2026).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menemui mahasiswa dan berdialog langsung untuk menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan. Selain karhutla dan BBM, mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait karhutla, Norsan mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat untuk mengendalikan kebakaran.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat agar kebakaran tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Norsan menyebut alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat mencapai 26 persen. Anggaran tersebut, antara lain, digunakan untuk mendukung perbaikan fasilitas sekolah dan pemenuhan sarana pembelajaran.
“Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran harus didukung dengan fasilitas sekolah yang layak dan sarana pendidikan yang memadai,” katanya.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur, Norsan menyampaikan persentase jalan mantap provinsi meningkat dari 45 persen menjadi 55 persen. Pemerintah provinsi menargetkan angka tersebut mencapai 80 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Mengenai persoalan distribusi BBM, ia mengatakan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi kendala pasokan di sejumlah wilayah. Pemerintah juga terlibat dalam mendukung pengawasan pelaksanaan program MBG.
Norsan menilai kritik dan masukan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.
“Masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting bagi pemerintah. Aspirasi ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Pada akhir dialog, Norsan menandatangani berkas tuntutan yang disampaikan mahasiswa sebagai tanda bahwa aspirasi tersebut telah diterima. (elp)
