PONTIANAK, AKCAYA – Pemprov Kalbar menampung sejumlah masukan dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD Kalbar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar di Ruang Balairungsari, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (17/6/2026).
Rapat dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Delapan fraksi di DPRD Kalbar menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain realisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, tingkat penyerapan anggaran, hingga dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi masukan tersebut, Krisantus mengatakan seluruh catatan dan pertanyaan dari fraksi akan menjadi bahan penyusunan jawaban eksekutif pada agenda paripurna berikutnya.
“Masukan, koreksi, maupun saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah akan menindaklanjutinya untuk memperkuat pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Krisantus.
Ia menambahkan, hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme formal pembahasan anggaran, tetapi juga sarana memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Kalbar selanjutnya akan menyampaikan tanggapan resmi atas seluruh pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna lanjutan sesuai tahapan pembahasan yang telah dijadwalkan. (elp)
