MELAWI, AKCAYA – Kelompok Cipayung Melawi yang terdiri dari GMKI, HMI, PMKRI, dan GMNI mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Melawi untuk menyampaikan sembilan tuntutan terkait berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Aspirasi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa bersama jajaran DPRD. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka, dengan mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius lembaga legislatif.
Melalui Ketua GMKI Cabang Melawi, Rio Gunawan, Kelompok Cipayung menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya menerima dan memberikan respons terhadap aspirasi masyarakat. Setiap tuntutan harus dikawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Aspirasi tidak boleh berhenti di meja audiensi. Respons positif harus dibuktikan dengan tindak lanjut dan kebijakan yang nyata,” tegas Rio.
Dalam audiensi tersebut, Kelompok Cipayung Melawi menyampaikan sembilan tuntutan utama.
Pertama, menolak pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022. DPRD Kabupaten Melawi diminta mengambil sikap serta memastikan setiap kebijakan terkait peraturan daerah tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Proses pengambilan kebijakan juga diminta dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Kedua, DPRD diminta lebih serius mengawal persoalan infrastruktur di setiap daerah pemilihan. Mahasiswa menilai persoalan jalan dan infrastruktur dasar masih menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama dalam mobilitas, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
DPRD didorong tidak hanya menyerap aspirasi saat masa reses, tetapi memastikan persoalan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan dan dikawal hingga terealisasi.
Ketiga, melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan dan BPJS. DPRD diminta mengawasi kualitas pelayanan di Puskesmas maupun rumah sakit, khususnya bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan.
Kelompok Cipayung menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat. Karena itu, tidak boleh terjadi perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat karena kondisi ekonomi maupun status kepesertaan.
Keempat, mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menyoroti fasilitas pendukung MBG yang telah tersedia di sejumlah desa tetapi belum berjalan secara optimal.
DPRD diminta memastikan fasilitas yang telah dibangun tidak berakhir menjadi bangunan terbengkalai. Sarana tersebut harus benar-benar difungsikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kelima, DPRD diminta mengantisipasi persoalan kelangkaan BBM. Kelangkaan bahan bakar minyak yang berulang dinilai tidak boleh terus ditangani secara reaktif setelah masyarakat mengalami kesulitan.
Mahasiswa mendorong DPRD memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Keenam, mengawasi penetapan desil masyarakat. DPRD diminta melakukan monitoring terhadap proses penetapan desil agar data penerima manfaat benar-benar sesuai kondisi masyarakat.
Mahasiswa mengingatkan jangan sampai masyarakat berpenghasilan rendah justru masuk dalam kategori desil tinggi sehingga kehilangan akses terhadap bantuan sosial maupun program perlindungan masyarakat.
Ketujuh, mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar. Kelompok Cipayung menilai pembangunan Kabupaten Melawi tidak boleh hanya berpusat di wilayah tertentu.
Masyarakat di pedesaan harus mendapatkan hak yang sama atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, pelayanan publik serta akses terhadap pusat pertumbuhan ekonomi.
Kedelapan, mengevaluasi pengelolaan dan keamanan videotron. DPRD diminta memastikan prosedur operasional, sistem keamanan serta mekanisme akses pengelolaan videotron sebagai fasilitas publik berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurut mahasiswa, pengelolaan aset dan fasilitas publik harus memiliki prosedur yang jelas, aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kesembilan, memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla. Mahasiswa meminta DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Melawi membangun sistem pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang lebih terukur.
Upaya tersebut harus mencakup kesiapan sarana dan prasarana, deteksi dini titik api, pemetaan wilayah rawan, koordinasi antarlembaga, edukasi masyarakat hingga respons cepat di tingkat desa.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul, dan pengawasan harus dilakukan sebelum persoalan menjadi bencana,” tegas Rio.
Kelompok Cipayung Melawi mengapresiasi Ketua DPRD Kabupaten Melawi yang telah menerima langsung aspirasi mahasiswa. Namun, apresiasi tersebut tidak berarti perjuangan berhenti setelah audiensi.
Mahasiswa menegaskan ukuran keberhasilan pertemuan bukan sekadar diterimanya aspirasi, tetapi sejauh mana sembilan tuntutan tersebut menghasilkan tindak lanjut konkret.
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, masyarakat berhak melihat bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk menjawab persoalan yang mereka hadapi.
Kelompok Cipayung Melawi memastikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan terus dikawal. Mahasiswa juga membuka ruang evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah maupun DPRD apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Kontrol sosial, kata mereka, tidak berhenti di ruang audiensi. Aspirasi akan terus dikawal sampai menghasilkan kebijakan dan tindakan nyata.
Kelompok Cipayung Melawi menegaskan bahwa pembangunan bukan sekadar persoalan banyaknya program dan besarnya anggaran. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menunjukkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan rakyat serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
